Finlandia akan tetapkan syarat pendapatan minimum mahasiswa asing
Pemerintah Finlandia berencana memberlakukan kebijakan baru yang akan berdampak langsung pada mahasiswa asing non-Uni Eropa. Kebijakan tersebut adalah penetapan syarat pendapatan minimum yang akan diatur secara resmi dalam undang-undang. Langkah ini diambil sebagai respons atas meningkatnya tantangan ekonomi yang dihadapi mahasiswa internasional selama menempuh pendidikan di negara Nordik tersebut.
Dalam pernyataan resmi yang disampaikan pada konferensi pers, Menteri Ketenagakerjaan Finlandia, Matias Marttinen, menjelaskan bahwa pemerintah melihat adanya kebutuhan mendesak untuk memperkuat perlindungan terhadap mahasiswa asing. Banyak di antara mereka mengalami kesulitan finansial karena ekspektasi yang tidak sesuai dengan realitas biaya hidup dan peluang kerja di Finlandia. Oleh karena itu, kebijakan ini diharapkan dapat memastikan bahwa mahasiswa yang datang memiliki kemampuan ekonomi yang memadai sejak awal.
Salah satu poin penting dalam rencana tersebut adalah pengaturan reunifikasi keluarga. Mahasiswa asing yang ingin membawa anggota keluarganya ke Finlandia diwajibkan menunggu setidaknya satu tahun sebelum dapat mengajukan permohonan. Aturan ini dimaksudkan untuk memberi waktu bagi mahasiswa beradaptasi dengan lingkungan baru sekaligus memastikan stabilitas finansial sebelum menanggung kebutuhan keluarga.
Baca juga : Pendidikan Anak Papua di Sorong
Pemerintah Finlandia
Selain itu, pemerintah Finlandia juga tengah mengkaji kemungkinan pembatasan penggunaan agen pendidikan tidak resmi. Ke depan, mahasiswa asing kemungkinan hanya diperbolehkan menggunakan agen pendidikan yang memiliki kerja sama resmi dengan universitas di Finlandia. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi informasi dan mencegah praktik penyesatan yang merugikan calon mahasiswa.
Kebijakan tersebut muncul setelah adanya hasil investigasi media publik Finlandia yang mengungkap praktik tidak etis sejumlah agen pendidikan pihak ketiga. Dalam laporan tersebut ditemukan bahwa beberapa agen menyampaikan informasi yang keliru terkait peluang kerja, biaya hidup, dan kondisi sosial di Finlandia. Akibatnya, banyak mahasiswa internasional datang dengan harapan yang tidak realistis.
Dampak dari informasi menyesatkan ini tergolong serius. Sejumlah mahasiswa asing dilaporkan mengalami krisis keuangan, kesulitan membayar kebutuhan dasar, bahkan harus bergantung pada bantuan sosial untuk bertahan hidup. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran pemerintah terkait kesejahteraan mahasiswa serta citra sistem pendidikan Finlandia di mata internasional.
Penetapan syarat pendapatan minimum
Dengan penetapan syarat pendapatan minimum, pemerintah berharap dapat meminimalkan risiko kesulitan finansial bagi mahasiswa asing. Kebijakan ini juga dinilai sebagai upaya menjaga keberlanjutan sistem pendidikan tinggi sekaligus melindungi mahasiswa dari eksploitasi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Meski kebijakan tersebut berpotensi memperketat akses pendidikan bagi mahasiswa dari luar Uni Eropa, pemerintah Finlandia menegaskan bahwa langkah ini diambil demi kepentingan jangka panjang. Tujuannya bukan untuk membatasi pendidikan internasional, melainkan memastikan bahwa mahasiswa asing dapat menjalani studi dengan kondisi yang layak, aman, dan berkelanjutan.