70 Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Papua Barat Terima KIP Kuliah
Sebanyak 70 mahasiswa Universitas Muhammadiyah Papua Barat resmi menerima bantuan biaya pendidikan melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Bantuan ini di salurkan melalui jalur aspirasi senator dan menjadi salah satu upaya konkret untuk memperluas akses pendidikan tinggi bagi generasi muda di Papua Barat, khususnya bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu.
Penyerahan bantuan di lakukan secara simbolis di Manokwari pada Jumat, 19 Desember 2025. Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dr. Filep Wamafma, menyerahkan buku rekening kepada para mahasiswa penerima. Momentum ini menjadi penegasan komitmen pemerintah pusat dan wakil daerah dalam mendorong pemerataan pendidikan tinggi di wilayah Papua Barat.
Baca juga : bahas pembiayaan syariah di Bengkulu
Universitas Muhammadiyah Papua Barat
Dalam sambutannya, Filep Wamafma menyampaikan bahwa jumlah penerima KIP Kuliah di Universitas Muhammadiyah Papua Barat pada tahun ini mencapai 70 mahasiswa. Ia menambahkan bahwa pada tahun berikutnya, kuota penerima beasiswa tersebut di harapkan dapat meningkat hingga 150 mahasiswa. Target ini sejalan dengan kebutuhan nyata di lapangan, di mana masih banyak lulusan sekolah menengah yang terkendala biaya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.
Program KIP Kuliah
Program KIP Kuliah, menurut Filep, merupakan instrumen strategis pemerintah untuk memastikan anak-anak muda di Papua Barat tidak tertinggal dalam memperoleh pendidikan tinggi. Melalui bantuan ini, mahasiswa dapat fokus pada studi tanpa di bebani masalah finansial yang berat. Setiap mahasiswa penerima KIP Kuliah memperoleh bantuan sekitar Rp11,5 juta per semester yang di alokasikan untuk biaya pendidikan dan kebutuhan penunjang lainnya.
Hingga saat ini, tercatat hampir 1.000 mahasiswa di Papua Barat telah menerima manfaat dari program KIP Kuliah. Namun demikian, pendistribusian bantuan pendidikan tinggi masih sangat bergantung pada program pemerintah pusat. Hal ini di sebabkan oleh belum optimalnya alokasi anggaran beasiswa pendidikan tinggi dari pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.
Berdasarkan masukan dari berbagai perguruan tinggi di Papua Barat, banyak orang tua mengalami kesulitan membiayai pendidikan anak setelah lulus dari sekolah menengah. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian anak tidak dapat melanjutkan kuliah meskipun memiliki potensi akademik yang baik. Oleh karena itu, penyaluran KIP Kuliah di nilai sangat tepat sasaran karena langsung menyentuh mahasiswa yang membutuhkan.
Saat ini, pemerintah pusat melalui kementerian terkait memprioritaskan generasi muda di Tanah Papua sebagai penerima KIP Kuliah. Kebijakan ini di harapkan mampu menekan angka putus kuliah sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah Papua Barat. Pendidikan tinggi di anggap sebagai kunci utama dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Selain itu, Komite DPD RI terus menjalin koordinasi dengan kementerian untuk memperjuangkan penambahan kuota penerima KIP Kuliah. Meskipun memiliki kewenangan yang terbatas, upaya komunikasi dan advokasi tetap di lakukan agar kebutuhan pendidikan tinggi di Papua Barat dapat terpenuhi. Harapannya, pada tahun 2026 mendatang, kuota KIP Kuliah dapat kembali bertambah dan menjangkau lebih banyak mahasiswa di berbagai perguruan tinggi.