Dari Kebijakan ke Implementasi: Tantangan SIMPEG di Madrasah Negeri
Digitalisasi Kepegawaian di Lingkungan Madrasah
Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di madrasah negeri merupakan bagian dari kebijakan digitalisasi birokrasi pendidikan. Sistem ini di rancang untuk mendukung pengelolaan data pegawai secara lebih tertib, transparan, dan efisien. Melalui SIMPEG, seluruh informasi kepegawaian di harapkan dapat di kelola secara terpusat dan mudah di akses oleh pihak terkait.
Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan SIMPEG di madrasah negeri belum sepenuhnya berjalan optimal. Berdasarkan pengamatan lapangan dan mini riset di beberapa Madrasah Tsanawiyah Negeri di Jawa Barat, masih di temukan berbagai kendala yang menyebabkan tujuan kebijakan belum sepenuhnya tercapai.
Baca juga : Tantangan SIMPEG di Madrasah Negeri
Kesenjangan Antara Kebijakan dan Praktik Lapangan
Implementasi Kebijakan di Tingkat Satuan Pendidikan
Kebijakan SIMPEG di rumuskan di tingkat pusat dengan standar dan prosedur yang jelas. Akan tetapi, pada tingkat madrasah, kesiapan implementasi masih beragam. Perbedaan kapasitas sumber daya manusia dan kondisi administratif menyebabkan penerapan SIMPEG tidak berjalan seragam. Banyak madrasah masih berada pada tahap adaptasi, sehingga sistem belum di manfaatkan secara maksimal.
Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan normatif dan realitas operasional. Digitalisasi kepegawaian tidak hanya menuntut ketersediaan aplikasi, tetapi juga kesiapan organisasi dalam menjalankan sistem secara konsisten.
Tantangan Kualitas dan Kelengkapan Data Kepegawaian
Digitalisasi Data Historis Pegawai
Salah satu tantangan utama dalam penerapan SIMPEG adalah kelengkapan data kepegawaian. Secara struktur, format data SIMPEG telah di susun sesuai standar. Namun, di lapangan masih banyak data historis pegawai yang belum di alihkan ke bentuk digital. Dokumen seperti surat keputusan pengangkatan awal, mutasi, serta riwayat jabatan sering kali hanya tersedia dalam arsip fisik.
Ketika data dasar belum lengkap, sistem informasi tidak dapat bekerja secara optimal. Proses input menjadi terhambat dan hasil pengolahan data tidak sepenuhnya akurat. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan digitalisasi perlu di sertai dengan strategi penataan dan penyiapan data yang matang.
Kendala Teknis dan Integrasi Sistem
Stabilitas Sistem dan Beban Administratif
SIMPEG di rancang sebagai sistem terpusat yang memungkinkan pengolahan dan penyimpanan data secara otomatis. Namun, dalam praktiknya, kestabilan sistem masih menjadi persoalan. Pada periode tertentu, seperti pemutakhiran data massal atau pengajuan kenaikan pangkat, sistem sering mengalami gangguan.
Selain itu, integrasi SIMPEG dengan sistem kepegawaian lain belum sepenuhnya sinkron. Akibatnya, operator madrasah harus melakukan input data berulang. Kondisi ini justru meningkatkan beban kerja administratif dan membuka peluang terjadinya kesalahan data.
Output Informasi dan Pengambilan Keputusan
Validasi Manual dalam Sistem Digital
SIMPEG sejatinya mampu menghasilkan berbagai laporan kepegawaian yang di butuhkan untuk pengambilan keputusan manajerial. Namun, laporan tersebut masih harus melalui proses verifikasi manual sebelum di gunakan secara resmi. Ketergantungan pada validasi manual menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan terhadap sistem digital belum sepenuhnya terbentuk.
Situasi ini menandakan bahwa implementasi SIMPEG masih berada pada fase transisi dari sistem manual menuju sistem digital yang lebih matang dan terintegrasi.
Refleksi dan Arah Penguatan SIMPEG
Secara keseluruhan, tantangan SIMPEG di madrasah negeri terletak pada kesenjangan antara kebijakan dan implementasi. Digitalisasi kepegawaian tidak cukup hanya di topang oleh regulasi dan teknologi, tetapi juga memerlukan kesiapan data, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan tata kelola sistem. Tanpa pembenahan menyeluruh, SIMPEG berpotensi menjadi beban administratif baru. Keberhasilan kebijakan ini seharusnya di ukur dari kemampuannya mempermudah layanan kepegawaian dan mendukung keadilan karier guru.