kembangkan SDM Indonesia melalui Academy Course

Hyundai komitmen kembangkan SDM Indonesia melalui Academy Course

Hyundai komitmen kembangkan SDM Indonesia melalui Academy Course

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) terus menjadi faktor penting dalam mendorong kemajuan industri nasional, khususnya sektor otomotif. Melihat kebutuhan tersebut, Hyundai Motor Manufacturing Indonesia menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia melalui penyelenggaraan Hyundai Academy Course (HAC) 2025. Program ini secara khusus menyasar siswa dan guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di wilayah Jawa Barat sebagai bagian dari penguatan pendidikan vokasi.

Baca juga : Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Papua Barat

Hyundai Academy Course

Melalui Hyundai Academy Course, perusahaan berupaya menjembatani kesenjangan antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri yang terus berkembang. Presiden Direktur PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia, Hyunchul Bang, menegaskan bahwa pendidikan vokasi memiliki peran strategis dalam mencetak tenaga kerja yang kompeten dan siap menghadapi tantangan teknologi otomotif masa kini maupun masa depan.

Menurutnya, kualitas SDM merupakan fondasi utama bagi kemajuan bangsa. Oleh karena itu, Hyundai Academy Course di rancang sebagai program pelatihan komprehensif yang tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga membuka peluang kerja bagi generasi muda Indonesia. Program ini menjadi wujud nyata kontribusi industri dalam membangun ekosistem pendidikan yang relevan dengan kebutuhan lapangan kerja.

Penyelenggaraan HAC 2025

Pada penyelenggaraan HAC 2025, sebanyak 50 peserta di nyatakan lulus, yang terdiri dari 30 siswa SMK di Kabupaten Bekasi serta 20 guru dari berbagai SMK di Jawa Barat. Para peserta mengikuti pelatihan intensif yang berfokus pada teknologi manufaktur modern dan proses produksi kendaraan.

Materi pelatihan mencakup berbagai tahapan produksi otomotif, mulai dari pencetakan pelat bodi menggunakan sistem otomatis, perakitan dan pengecatan bodi berbasis robotik, perakitan mesin dan kendaraan, hingga pemeliharaan sistem produksi. Selain itu, peserta juga di perkenalkan pada teknologi kendaraan listrik yang menjadi bagian penting dari masa depan industri otomotif global.

Khusus bagi guru SMK

Khusus bagi guru SMK, pelatihan di berikan secara lebih mendalam. Tujuannya agar pengetahuan dan keterampilan yang di peroleh dapat di transfer kembali kepada siswa di sekolah masing-masing, sehingga dampak program dapat di rasakan lebih luas dan berkelanjutan. Sejak pertama kali di luncurkan pada tahun 2023, program pelatihan guru HAC telah melibatkan puluhan SMK yang tersebar di hampir seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat.

Sebagai bentuk keberlanjutan pengembangan SDM, Hyundai juga menyatakan komitmennya untuk merekrut lulusan HAC 2025 sebagai karyawan. Selain itu, perusahaan menyediakan kesempatan beasiswa pendidikan tinggi bagi peserta terpilih melalui jalur Hyundai Academy Course, guna mendukung peningkatan kompetensi jangka panjang.

Saat ini, sejumlah karyawan Hyundai juga tengah menempuh pendidikan tinggi sebagai bagian dari program pengembangan kapasitas SDM yang berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa investasi perusahaan terhadap pendidikan tidak hanya menyasar calon tenaga kerja, tetapi juga karyawan yang telah bergabung.

Selain Hyundai Academy Course, perusahaan juga menjalankan berbagai program pendidikan lain yang telah menjangkau ratusan siswa, mahasiswa, dan guru di berbagai daerah. Ke depan, Hyundai berkomitmen untuk terus memperluas cakupan dan jumlah peserta program sebagai bagian dari strategi jangka panjang dalam memperkuat kualitas SDM Indonesia.

Dengan penguatan pendidikan vokasi yang konsisten, Hyundai meyakini Indonesia dapat memiliki tenaga kerja unggul yang siap mendukung pertumbuhan industri dan kemajuan bangsa secara berkelanjutan.

Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Papua Barat

70 Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Papua Barat Terima KIP Kuliah

Sebanyak 70 mahasiswa Universitas Muhammadiyah Papua Barat resmi menerima bantuan biaya pendidikan melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Bantuan ini di salurkan melalui jalur aspirasi senator dan menjadi salah satu upaya konkret untuk memperluas akses pendidikan tinggi bagi generasi muda di Papua Barat, khususnya bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu.

Penyerahan bantuan di lakukan secara simbolis di Manokwari pada Jumat, 19 Desember 2025. Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dr. Filep Wamafma, menyerahkan buku rekening kepada para mahasiswa penerima. Momentum ini menjadi penegasan komitmen pemerintah pusat dan wakil daerah dalam mendorong pemerataan pendidikan tinggi di wilayah Papua Barat.

Baca juga : bahas pembiayaan syariah di Bengkulu

Universitas Muhammadiyah Papua Barat

Dalam sambutannya, Filep Wamafma menyampaikan bahwa jumlah penerima KIP Kuliah di Universitas Muhammadiyah Papua Barat pada tahun ini mencapai 70 mahasiswa. Ia menambahkan bahwa pada tahun berikutnya, kuota penerima beasiswa tersebut di harapkan dapat meningkat hingga 150 mahasiswa. Target ini sejalan dengan kebutuhan nyata di lapangan, di mana masih banyak lulusan sekolah menengah yang terkendala biaya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.

Program KIP Kuliah

Program KIP Kuliah, menurut Filep, merupakan instrumen strategis pemerintah untuk memastikan anak-anak muda di Papua Barat tidak tertinggal dalam memperoleh pendidikan tinggi. Melalui bantuan ini, mahasiswa dapat fokus pada studi tanpa di bebani masalah finansial yang berat. Setiap mahasiswa penerima KIP Kuliah memperoleh bantuan sekitar Rp11,5 juta per semester yang di alokasikan untuk biaya pendidikan dan kebutuhan penunjang lainnya.

Hingga saat ini, tercatat hampir 1.000 mahasiswa di Papua Barat telah menerima manfaat dari program KIP Kuliah. Namun demikian, pendistribusian bantuan pendidikan tinggi masih sangat bergantung pada program pemerintah pusat. Hal ini di sebabkan oleh belum optimalnya alokasi anggaran beasiswa pendidikan tinggi dari pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.

Berdasarkan masukan dari berbagai perguruan tinggi di Papua Barat, banyak orang tua mengalami kesulitan membiayai pendidikan anak setelah lulus dari sekolah menengah. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian anak tidak dapat melanjutkan kuliah meskipun memiliki potensi akademik yang baik. Oleh karena itu, penyaluran KIP Kuliah di nilai sangat tepat sasaran karena langsung menyentuh mahasiswa yang membutuhkan.

Saat ini, pemerintah pusat melalui kementerian terkait memprioritaskan generasi muda di Tanah Papua sebagai penerima KIP Kuliah. Kebijakan ini di harapkan mampu menekan angka putus kuliah sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah Papua Barat. Pendidikan tinggi di anggap sebagai kunci utama dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Selain itu, Komite DPD RI terus menjalin koordinasi dengan kementerian untuk memperjuangkan penambahan kuota penerima KIP Kuliah. Meskipun memiliki kewenangan yang terbatas, upaya komunikasi dan advokasi tetap di lakukan agar kebutuhan pendidikan tinggi di Papua Barat dapat terpenuhi. Harapannya, pada tahun 2026 mendatang, kuota KIP Kuliah dapat kembali bertambah dan menjangkau lebih banyak mahasiswa di berbagai perguruan tinggi.

Bahas Pembiayaan Syariah di Bengkulu

Gubernur dan Muhammadiyah bahas pembiayaan syariah di Bengkulu

Gubernur Bengkulu Helmi Hasan melakukan pertemuan dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk membahas peluang kerja sama strategis dalam pengembangan pembiayaan syariah di Provinsi Bengkulu. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat sistem ekonomi berbasis syariah yang berkelanjutan serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Dalam pertemuan itu, Gubernur Helmi Hasan menegaskan bahwa kolaborasi dengan Muhammadiyah memiliki nilai strategis yang tinggi. Muhammadiyah di nilai memiliki pengalaman panjang, jaringan organisasi yang luas, serta rekam jejak yang kuat dalam pengelolaan sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi umat di tingkat nasional. Potensi tersebut di anggap sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam mendorong penguatan ekonomi daerah melalui pendekatan syariah.

Baca juga : Finlandia akan tetapkan syarat pendapatan

Gubernur berharap Muhammadiyah

Gubernur berharap Muhammadiyah dapat berperan sebagai mitra utama dalam pengembangan pembiayaan syariah, khususnya untuk mendukung lembaga pendidikan, fasilitas layanan kesehatan, serta sektor bisnis haji dan umrah yang dikelola oleh Muhammadiyah. Skema pembiayaan syariah ini diharapkan mampu memperkuat kemandirian lembaga-lembaga tersebut sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Selain itu, Helmi Hasan juga menyampaikan kondisi perbankan daerah yang saat ini di nilai berada dalam keadaan sehat dan stabil secara keuangan. Dengan kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Bengkulu menunjukkan komitmen kuat untuk membentuk Unit Usaha Syariah sebagai langkah awal dalam memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di daerah. Pembentukan unit ini di harapkan dapat menjadi fondasi penting bagi transformasi perbankan daerah menuju sistem yang lebih inklusif dan kompetitif.

Pertemuan ini juga menjadi bagian dari ikhtiar mendorong penguatan serta restrukturisasi Bank Pembangunan Daerah Bengkulu agar mampu berkembang menjadi bank berbasis syariah yang berdaya saing. Transformasi tersebut di harapkan tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah, tetapi juga membawa manfaat nyata bagi kemaslahatan umat secara luas.

Di sisi lain, Gubernur Helmi Hasan menekankan pentingnya pengembangan sumber daya manusia sebagai faktor kunci keberhasilan perbankan dan ekonomi syariah. Menurutnya, pendidikan dan pelatihan khusus di bidang manajemen bisnis dan keuangan syariah sangat di perlukan untuk menyiapkan tenaga profesional yang kompeten. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas, sistem perbankan syariah di Bengkulu di harapkan mampu tumbuh secara optimal dan berkelanjutan.

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anwar Abbas, menyambut positif tawaran kerja sama tersebut. Ia menyatakan bahwa Muhammadiyah akan melakukan pembahasan internal secara menyeluruh bersama pimpinan dan unsur terkait di lingkungan persyarikatan. Langkah ini di lakukan untuk merumuskan strategi kerja sama yang tepat dan sejalan dengan visi, misi, serta nilai-nilai Muhammadiyah.

Melalui sinergi antara pemerintah daerah dan Muhammadiyah, pengembangan pembiayaan syariah di Bengkulu di harapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Kolaborasi ini juga di harapkan mampu menciptakan sistem ekonomi yang adil, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat luas.

Finlandia akan tetapkan syarat pendapatan

Finlandia akan tetapkan syarat pendapatan minimum mahasiswa asing

Pemerintah Finlandia berencana memberlakukan kebijakan baru yang akan berdampak langsung pada mahasiswa asing non-Uni Eropa. Kebijakan tersebut adalah penetapan syarat pendapatan minimum yang akan diatur secara resmi dalam undang-undang. Langkah ini diambil sebagai respons atas meningkatnya tantangan ekonomi yang dihadapi mahasiswa internasional selama menempuh pendidikan di negara Nordik tersebut.

Dalam pernyataan resmi yang disampaikan pada konferensi pers, Menteri Ketenagakerjaan Finlandia, Matias Marttinen, menjelaskan bahwa pemerintah melihat adanya kebutuhan mendesak untuk memperkuat perlindungan terhadap mahasiswa asing. Banyak di antara mereka mengalami kesulitan finansial karena ekspektasi yang tidak sesuai dengan realitas biaya hidup dan peluang kerja di Finlandia. Oleh karena itu, kebijakan ini diharapkan dapat memastikan bahwa mahasiswa yang datang memiliki kemampuan ekonomi yang memadai sejak awal.

Salah satu poin penting dalam rencana tersebut adalah pengaturan reunifikasi keluarga. Mahasiswa asing yang ingin membawa anggota keluarganya ke Finlandia diwajibkan menunggu setidaknya satu tahun sebelum dapat mengajukan permohonan. Aturan ini dimaksudkan untuk memberi waktu bagi mahasiswa beradaptasi dengan lingkungan baru sekaligus memastikan stabilitas finansial sebelum menanggung kebutuhan keluarga.

Baca juga : Pendidikan Anak Papua di Sorong

Pemerintah Finlandia

Selain itu, pemerintah Finlandia juga tengah mengkaji kemungkinan pembatasan penggunaan agen pendidikan tidak resmi. Ke depan, mahasiswa asing kemungkinan hanya diperbolehkan menggunakan agen pendidikan yang memiliki kerja sama resmi dengan universitas di Finlandia. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi informasi dan mencegah praktik penyesatan yang merugikan calon mahasiswa.

Kebijakan tersebut muncul setelah adanya hasil investigasi media publik Finlandia yang mengungkap praktik tidak etis sejumlah agen pendidikan pihak ketiga. Dalam laporan tersebut ditemukan bahwa beberapa agen menyampaikan informasi yang keliru terkait peluang kerja, biaya hidup, dan kondisi sosial di Finlandia. Akibatnya, banyak mahasiswa internasional datang dengan harapan yang tidak realistis.

Dampak dari informasi menyesatkan ini tergolong serius. Sejumlah mahasiswa asing dilaporkan mengalami krisis keuangan, kesulitan membayar kebutuhan dasar, bahkan harus bergantung pada bantuan sosial untuk bertahan hidup. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran pemerintah terkait kesejahteraan mahasiswa serta citra sistem pendidikan Finlandia di mata internasional.

Penetapan syarat pendapatan minimum

Dengan penetapan syarat pendapatan minimum, pemerintah berharap dapat meminimalkan risiko kesulitan finansial bagi mahasiswa asing. Kebijakan ini juga dinilai sebagai upaya menjaga keberlanjutan sistem pendidikan tinggi sekaligus melindungi mahasiswa dari eksploitasi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Meski kebijakan tersebut berpotensi memperketat akses pendidikan bagi mahasiswa dari luar Uni Eropa, pemerintah Finlandia menegaskan bahwa langkah ini diambil demi kepentingan jangka panjang. Tujuannya bukan untuk membatasi pendidikan internasional, melainkan memastikan bahwa mahasiswa asing dapat menjalani studi dengan kondisi yang layak, aman, dan berkelanjutan.

Pendidikan Anak Papua di Sorong

Utusan Khusus Presiden dengar aspirasi Pendidikan Anak Papua di Sorong

Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Pariwisata melakukan kunjungan kerja ke Kota Sorong, Papua Barat Daya, untuk menyerap secara langsung aspirasi pendidikan anak-anak Papua. Kunjungan tersebut di laksanakan di sejumlah sekolah, di antaranya Sekolah Dasar Negeri 41 Saoka dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Sorong. Kehadiran perwakilan pemerintah pusat ini menjadi ruang dialog terbuka bagi para siswa untuk menyampaikan pengalaman serta harapan mereka terkait dunia pendidikan.

Dalam pertemuan tersebut, para pelajar menceritakan kondisi keseharian mereka di sekolah. Beragam persoalan di sampaikan secara jujur, mulai dari jarak tempuh yang cukup jauh, keterbatasan sarana dan prasarana belajar, hingga kebutuhan akan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Anak-anak juga menyampaikan pentingnya dukungan gizi agar mereka dapat belajar dengan lebih fokus dan sehat.

Baca juga : app.pinitschool.com

menghadapi berbagai keterbatasan

Meski menghadapi berbagai keterbatasan, semangat belajar anak-anak Papua tetap terlihat kuat. Mereka menunjukkan keteguhan untuk terus datang ke sekolah, mengikuti pelajaran, dan menyimpan mimpi besar tentang masa depan. Aspirasi yang di sampaikan bukan hanya soal fasilitas fisik, tetapi juga tentang keinginan agar sekolah menjadi tempat yang mendukung tumbuhnya rasa percaya diri, keberanian, serta motivasi untuk meraih cita-cita.

Utusan Khusus Presiden

Utusan Khusus Presiden menyampaikan apresiasi dan rasa hormat atas semangat para siswa dalam menuntut ilmu. Menurutnya, suara anak-anak Papua merupakan gambaran nyata kondisi pendidikan di wilayah timur Indonesia. Aspirasi tersebut menjadi pengingat bahwa pembangunan nasional seharusnya di mulai dari ruang kelas, dengan menempatkan kebutuhan peserta didik sebagai prioritas utama.

Ia menegaskan bahwa kekuatan sebuah bangsa terletak pada keberanian generasi mudanya untuk bermimpi, bahkan ketika berada dalam situasi yang serba terbatas. Oleh karena itu, mendengarkan langsung aspirasi anak-anak menjadi langkah penting agar kebijakan yang di rumuskan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.

Dalam kesempatan tersebut juga ditegaskan bahwa pembangunan sektor pariwisata tidak dapat di pisahkan dari pembangunan sumber daya manusia. Papua Barat Daya yang memiliki kekayaan alam dan budaya membutuhkan generasi muda yang terdidik, percaya diri, serta memiliki akses pendidikan yang adil dan berkualitas. Pendidikan yang baik akan menjadi bekal utama bagi anak-anak Papua untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah dan nasional.

Lebih lanjut di sampaikan bahwa pendidikan yang berpihak pada anak-anak saat ini merupakan fondasi penting bagi masa depan Indonesia Timur. Melalui pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan, Indonesia dapat menciptakan generasi unggul yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.

Kunjungan ke sekolah-sekolah

Kunjungan ke sekolah-sekolah di Sorong ini di harapkan menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk menyerap aspirasi masyarakat, khususnya anak-anak Papua. Dengan mendengar langsung suara mereka, pembangunan pendidikan dapat berjalan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan, sehingga mampu melahirkan sumber daya manusia yang mumpuni dan berdaya saing di masa depan.

Exit mobile version